MEDAN – Pemerintah diminta membuat regulasi yang jelas dan tegas terkait media sosial (medsos) menimbulkan konflik sosial dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Alhasil, medsos juga ikut berperan dalam menyukseskan Pemilu.
“Butuh tangan pemerintah untuk menindak media sosial yang kontennya menimbulkan konflik sosial. Pemerintah harus membuat regulasi yang tegas untuk menertibkannya,” ujar Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, H Farianda Putra Sinik, dalam Focus Group Discussion (FGD) Kajian Panjang Konflik Sosial Dalam Pemilu dan Pencegahannya untuk Menyukseskan Pemilu 2024 yang digelar Lemhanas RI di Medan, Selasa (14/6).
Menurut Farianda, masyarakat harus mengerti bahwa media sosial (medsos) bukanlah produk jurnalistik. Karena informasi yang disampaikan oleh masyarakat umum melalui akun medsos yang tidak memiliki badan hukum. Sebaliknya, produk jurnalistik disampaikan oleh wartawan melalui media yang berbadan hukum dan diatur oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
“Jadi bukan ranahnya PWI untuk menertibkan media sosial yang kerap menebar berita bohong (hoaks) hingga menimbulkan konflik sosial. Kami bertanggung jawab kepada wartawan yang tergabung di PWI menjalankan tugas jurnalistiknya sesuai kode etik,” ujar Farianda.
Karenanya, lanjut Farianda, ada beberapa tahap yang harus dilalui untuk menjadi anggota PWI dan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Dengan demikian, produk jurnalistik yang dihasilkan wartawan sesuai dengan yang diharapkan.
Terkait konflik sosial dalam Pemilu, Farianda berpendapat media memiliki peran strategis untuk mencerdaskan masyarakat dalam menggunakan hak politiknya. Disebutkan, media harus bertindak netral dan tidak memihak kepada calon atau partai politik.
Wakil Gubernur Lemhanas RI, Letjen TNI MS Fadhilah, menyampaikan masukan-masukan yang muncul dalam diskusi akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo sebagai bahan evaluasi suksesnya Pemilu 2024.
Fadhilah mengatakan Pemilu 2024 nanti akan digelar serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD, gubernur dan bupati/wali kota. Diharapkan Pemilu menjadi pesta demokrasi yang lebih baik, sukses, dan berjalan sebagaimana mestinya. (pwisumut)
Fadhilah mengatakan Pemilu 2024 nanti akan digelar serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD, gubernur dan bupati/wali kota. Diharapkan Pemilu menjadi pesta demokrasi yang lebih baik, sukses, dan berjalan sebagaimana mestinya. (pwisumut)